Jumat, 16 JANUARI 2026 • 13:32 WIB

Kepala OnePlus Dikejar Hukum Taiwan Terkait Rekrutmen Ilegal

Author

Fiddy Anggriawan

Pete Lau, CEO OnePlus, kini jadi buronan pemerintah Taiwan setelah Kejaksaan Distrik Shilin mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Ia diduga melanggar UU Cross-Strait Act dengan merekrut lebih dari 70 tenaga kerja Taiwan secara ilegal.

Dalam operasinya, Lau dicurigai bekerja sama dengan dua penduduk lokal, Lin dan Cheng, menggunakan perusahaan fiktif di Hong Kong serta menyamarkan aliran dana sebagai pendapatan riset dan pengembangan.

Dugaan Perekrutan Ilegal

Pada 13 Januari 2026, Kejaksaan Distrik Shilin mengeluarkan surat penangkapan untuk Pete Lau. Ia dituduh berperan dalam perekrutan ilegal tenaga kerja asal Taiwan, dengan lebih dari 70 teknisi yang terlibat dalam praktik ini.

Pelanggaran ini merupakan pelanggaran serius terhadap UU Cross-Strait Act, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan dari China untuk mendapatkan izin sebelum mempekerjakan tenaga kerja Taiwan. Regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal dari ancaman yang mungkin muncul.

Peran Lin dan Cheng dalam Kasus Ini

Dua warga negara Taiwan, Lin dan Cheng, berperan krusial dalam meningkatkan angka perekrutan tenaga kerja ilegal untuk perusahaan OnePlus. Bersama-sama, mereka diduga memfasilitasi aliran dana untuk mendukung proses rekrutmen ini.

Lin dan Cheng mendaftarkan nama perusahaan ‘OnePlus’ pada Maret 2014, kemudian mengubah namanya menjadi ‘Sonar’ setahun setelahnya. Langkah-langkah ini diyakini sebagai usaha untuk menyamarkan praktik ilegal yang mereka jalani.

Laporan menunjukkan terdapat lebih dari 2,3 miliar Dollar Baru Taiwan yang dialokasikan dari Agustus 2015 hingga Januari 2021, dengan dana yang disamarkan sebagai pendapatan riset dan pengembangan tetapi sebenarnya digunakan untuk merekrut tenaga kerja.

Respons OnePlus dan Situasi di Taiwan

Sampai saat ini, OnePlus belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai surat perintah penangkapan terhadap Pete Lau. Kasus ini menambah panjang daftar isu hukum yang melibatkan perusahaan asal China dalam perekrutan di Taiwan.

Pemerintah Taiwan telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menanggulangi perekrutan ilegal, terutama di industri semikonduktor. Taiwan kini menjadi bidikan perusahaan-perusahaan China yang mencari tenaga kerja berkualitas.

Dalam setahun terakhir, investigasi oleh biro Taiwan telah mengungkap lebih dari 100 kasus terkait perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar batas hukum. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah Taiwan untuk melindungi tenaga kerja lokal dari praktik yang tidak sah.