Kamis, 08 JANUARI 2026 • 13:58 WIB

APBN 2026 Resmi Diterbitkan, Setoran Pajak Dipatok Rp2.693 Triliun

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah Indonesia barusan merilis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026. Dokumen ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah disetujui oleh DPR RI.

Dengan total anggaran penerimaan sebesar Rp3.153 triliun, setoran pajak menjadi bagian terbesar dengan angka mencapai Rp2.693 triliun, meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Detail UU APBN 2026

UU APBN 2026 menetapkan total anggaran belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun. Defisit anggaran yang diestimasi mencapai Rp689,1 triliun setara dengan 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam pasal 54, UU ini diatur mulai berlaku pada 1 Januari 2026, menunjukkan usaha pemerintah untuk memastikan kestabilan fiskal di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Kestabilan anggaran ini dianggap krusial untuk menjaga kepercayaan pasar dan berkontribusi positif terhadap iklim investasi di Indonesia.

Penerimaan Negara dan Pajak

Target pendapatan negara dari pajak ditetapkan sebesar Rp2.693 triliun, dengan rincian Rp2.601 triliun sebagai pendapatan dari pajak dalam negeri. Sementara itu, Rp92,46 triliun berasal dari pajak perdagangan internasional.

Penerimaan pajak ini diharapkan berfungsi sebagai tulang punggung untuk mendanai berbagai program pemerintah dan memberikan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya penguatan dalam sektor pajak, pemerintah berharap dapat mempercepat realisasi target pembangunan dan pemulihan ekonomi.

Relevansi dan Implikasi

Penerbitan UU APBN 2026 dipandang sebagai langkah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia. Kepastian ini diharapkan dapat mendorong investasi serta memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Suksesnya pencapaian target penerimaan pajak sangat penting untuk menekan defisit anggaran dan memperkuat perekonomian nasional.

Oleh karena itu, perhatian penuh dari semua pihak diharapkan agar UU ini dapat berdampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia di masa mendatang.