Senin, 29 DESEMBER 2025 • 20:42 WIB

Langkah Penting Pemerintah: Tanda Tangan KUHAP Sebagai Reformasi Hukum

Author

Fiddy Anggriawan

Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peristiwa ini menandai langkah signifikan dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa undang-undang tersebut telah ditandatangani pada bulan Desember 2025, meskipun penerimaan publik masih tercampur aduk karena berbagai kritik.

Proses Pengesahan KUHAP

Pengesahan KUHAP berlangsung pada Rapat Paripurna DPR pada 18 November 2025, di tengah protes yang berlangsung oleh mahasiswa dan kritik dari masyarakat sipil. Penyusunan undang-undang ini mengundang perhatian publik, terutama terkait keterlibatan masyarakat dalam prosesnya.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yakin bahwa proses pembahasan RKUHAP telah dilakukan secara menyeluruh. Ia menyatakan, "Pembahasan ini tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi telah berlangsung selama hampir setahun, sejak 6 November 2024."

Habiburokhman juga menegaskan bahwa hampir seluruh substansi perubahan berasal dari masukan masyarakat. "99,9 persen substansi perubahan merupakan masukan dari masyarakat," ujarnya, menyoroti pentingnya partisipasi publik.

Kritik dan Penolakan Masyarakat

Klaim pemenuhan partisipasi publik oleh Ketua Komisi III mendapatkan respon skeptis dari koalisi masyarakat sipil. Mereka melaporkan anggota Panitia Kerja RKUHAP ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR atas dugaan pelanggaran kode etik.

Koalisi mencatat bahwa proses ini tidak memenuhi standar partisipatif dan menyebutkan bahwa nama mereka dicatut tanpa izin di dalam dokumen terkait. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam legislasi yang menyangkut hak-hak dasar.

Tanggapan ini menyentil rasa ketidakpercayaan di dalam masyarakat, yang merasa dirugikan oleh cara penyusunan undang-undang yang terkesan tidak inklusif.

Tantangan Selanjutnya

Kini, dengan KUHAP yang baru, pemerintah akan menghadapi tantangan dalam implementasi yang diharapkan dapat mendatangkan perubahan positif dalam sistem peradilan pidana. Namun, kritik dari masyarakat tetap perlu diperhatikan.

Pengamat hukum menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam penerapan undang-undang baru. Monitoring dan evaluasi publik sering disebut-sebut sebagai cara untuk menjaga prinsip keadilan dan transparansi.

Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam mengajak partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan hukum di masa depan agar polemik serupa tidak terjadi kembali.