Jumat, 12 DESEMBER 2025 • 14:28 WIB

Pembubaran Parlemen Thailand: Situasi Politik dan Perang yang Mengguncang

Author

Fiddy Anggriawan

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, secara resmi membubarkan parlemen pada Jumat, 12 Desember 2025, setelah memperoleh persetujuan dari Raja Maha Vajiralongkorn.

Langkah ini diambil untuk mempercepat pemilihan umum di tengah situasi perang berkepanjangan dengan Kamboja.

Keputusan Pembubaran Parlemen

Keputusan resmi ini disampaikan melalui dekrit yang diterbitkan dalam Lembaran Kerajaan, menegaskan bahwa pembubaran DPR sangat diperlukan untuk menggelar pemilihan umum baru.

Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, menekankan bahwa langkah ini diambil setelah negosiasi dengan Partai Rakyat—oposisi terbesar—tidak mencapai kesepakatan.

Siripong menjelaskan, "Ini terjadi karena kami tidak bisa maju dalam parlemen," menyiratkan adanya ketidakstabilan politik yang menyertai keputusan tersebut.

Situasi Perang dengan Kamboja

Pembubaran parlemen bertepatan dengan bentrokan bersenjata di perbatasan Kamboja yang sudah berlangsung selama empat hari, mengakibatkan 20 orang tewas dan sekitar 200 lainnya terluka.

Perdana Menteri Anutin menekankan kepada wartawan bahwa pembubaran ini tidak akan memengaruhi operasi militer yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan.

Kontak senjata telah melibatkan artileri berat di lebih dari belasan lokasi, menunjukkan eskalasi ketegangan antara kedua negara.

Raja Thailand Mengesahkan Dekrit

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, menandatangani dekrit yang mempercepat pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan hukum yang mengatur bahwa pemilu harus dilakukan dalam 45 hingga 60 hari ke depan.

Ketidakpastian politik di Thailand semakin meningkat, menjadikan pembubaran parlemen sebagai langkah strategis untuk meredakan ketegangan di tengah konflik bersenjata.

Dengan kondisi yang tidak stabil ini, pihak berwenang kini harus fokus pada keberlanjutan pemerintahan dan situasi ketertiban umum yang menghawatirkan.