Senin, 08 DESEMBER 2025 • 14:30 WIB

Kementan Tegaskan Komitmen dalam Penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Author

Edi Hidayat

Kementerian Pertanian (Kementan) merespons isu bantuan untuk korban bencana di Sumatera dengan meminta maaf atas kesalahpahaman terkait data bantuan yang beredar. Mereka menjelaskan bahwa bantuan beras yang diberikan mencapai 1.200 ton, dengan nilai total Rp 16 miliar.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, mengklarifikasi bahwa sebelumnya muncul angka Rp 1,3 miliar yang keliru dan bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Kesalahan Data Tersebar di Media Sosial

Moch. Arief Cahyono mengungkapkan bahwa foto data awal yang beredar di media sosial mencantumkan angka Rp 1,3 miliar namun tidak menjelaskan satuan volume dengan baik. 'Angka 21.874 yang tercantum merupakan jumlah paket beras, di mana setiap paket berisi lima kilogram,' jelasnya.

Ia juga menegaskan, 'Hal ini sudah kami perbaiki untuk menghindari kesalahpahaman informasi di masyarakat.' Penjelasan ini penting untuk mengatasi kebingungan publik mengenai jumlah nama neto yang disalurkan.

Kementan memastikan bahwa proses audit untuk nilai dan volume bantuan dilakukan secara transparan. Ini merupakan langkah untuk menghindari keraguan di masyarakat mengenai akuntabilitas penyaluran bantuan.

Bantuan Diterima dari Berbagai Pihak

Moch. Arief menjelaskan bahwa semua bantuan yang diterima kementerian tidak menggunakan anggaran kementerian. 'Kami menerima bantuan dalam bentuk barang dari mitra dan sumbangan pihak lain yang ingin berkontribusi,' ujarnya.

Sesudah menerima bantuan, Kementan bertanggung jawab untuk menyalurkannya ke wilayah yang terdampak bencana. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Beliau menambahkan pernyataan, 'Kami terbuka terhadap kritik dan koreksi. Setiap sen uang donasi akan dipertanggungjawabkan dan diaudit,' untuk menegaskan komitmen kementerian terhadap transparansi.

Mengawasi Akuntabilitas dan Transparansi

Dengan jumlah bantuan yang signifikan, Kementan bertekad untuk meningkatkan pengawasan internal. Inspektorat Jenderal akan aktif dalam proses pengelolaan dan distribusi bantuan untuk memastikan kesiapan audit.

Kementan berkomitmen untuk membuat seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diaudit. Arief menegaskan perlunya transparansi dalam penyaluran bantuan, terlebih dengan besarnya bantuan yang diberikan.

'Yang terpenting kini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lapangan,' tutupnya menekankan tanggung jawab kementerian.