Jumat, 05 DESEMBER 2025 • 11:16 WIB

Rencana Menteri Keuangan Perbaiki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencananya untuk mengintensifkan kunjungannya ke pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar tidak ada lagi praktik yang merugikan.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya berkomitmen untuk menerapkan teknologi baru guna memastikan kepatuhan pembayaran cukai, khususnya di sektor industri rokok. Kebijakan ini direncanakan akan dimulai awal tahun depan dan ditargetkan terealisasi penuh pada pertengahan tahun 2026.

Penerapan Teknologi Baru untuk Pemantauan Cukai

Dalam upayanya memperbaiki DJBC, Purbaya menekankan pentingnya pengecekan yang lebih ketat melalui mesin penghitung dan pencacah rokok di pabrik-pabrik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan cukai palsu dan memastikan akurasi dalam pembayaran cukai.

Purbaya menjelaskan bahwa sistem baru juga akan memonitor keaslian cukai rokok yang beredar di pasar. Ia menegaskan bahwa ini adalah langkah serius untuk meningkatkan transparansi pembayaran cukai di Indonesia.

DJBC juga akan menggunakan kecerdasan buatan (AI) di pelabuhan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pemantauan. Dengan teknologi ini, diharapkan dapat meminimalkan praktik curang seperti under invoicing.

Target Perbaikan dalam Satu Tahun

Purbaya mengakui bahwa citra DJBC saat ini mungkin kurang baik di masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

Jika dalam waktu tersebut perbaikan tidak terjadi, Purbaya menyebutkan kemungkinan pembekuan DJBC dan pengalihan tugas kepada perusahaan swasta, mirip seperti yang pernah terjadi saat Orde Baru.

Ia juga menyampaikan bahwa sekitar 16.000 pegawai DJBC kemungkinan akan terkena dampak jika kinerja lembaga tidak ditingkatkan.

Sejarah dan Ancaman Pembekuan DJBC

Sejarah menunjukkan bahwa DJBC pernah dibekukan pada tahun 1985 oleh Presiden Soeharto karena tingginya praktik pungutan liar dan penyelundupan. Saat itu, tanggung jawab DJBC dialihkan kepada perusahaan Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS).

Menyikapi situasi ini, Purbaya menekankan pentingnya perbaikan kinerja oleh pegawai DJBC. Dengan ancaman pembekuan yang nyata, diharapkan pegawai dapat lebih proaktif dalam meningkatkan kinerja mereka.

Melalui langkah-langkah ini, Purbaya berharap dapat mendorong terciptanya lingkungan ekonomi yang lebih kondusif di Indonesia melalui pengawasan yang lebih tegas.