Senin, 17 NOVEMBER 2025 • 15:49 WIB

Pemberantasan Mafia Tanah: Keberanian dan Integritas Aparatur Jadi Kunci

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya keteguhan moral aparatur dalam memerangi mafia tanah. Upaya digitalisasi yang diusung tidak akan berhasil tanpa adanya integritas dari pihak internal Kementerian ATR/BPN.

Nusron mengungkapkan, menutup celah bagi mafia tanah adalah kunci untuk mengurangi pergerakan kelompok tersebut. Selama aparat BPN memiliki komitmen, operasional mafia tanah akan kesulitan.

Keteguhan Moral Aparatur sebagai Kunci

Nusron Wahid menekankan bahwa memberantas mafia tanah tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang ketat. 'Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur,' ujarnya, menunjukkan pentingnya integritas aparatur.

Strategi yang diusulkan mencakup aspek moral para pegawai di ATR/BPN, yang harus mampu menolak godaan dari pihak-pihak tak bertanggung jawab. Di tengah era digitalisasi, peningkatan tata kelola menjadi sangat vital untuk mencegah celah yang dapat dimanfaatkan oleh mafia.

Sistem yang terintegrasi dan transparan menjadi landasan penting dalam menutup peluang bagi mafia tanah. Kejujuran dan disiplin para pegawai diharapkan dapat membantu mengurangi tindak kejahatan di sektor pertanahan.

Integritas dan Profesionalisme di Kementerian ATR/BPN

Peran profesionalisme di Kementerian ATR/BPN sangat krusial dalam menghadapi tantangan pemberantasan mafia tanah. Nusron menggarisbawahi bahwa mafia akan terus beradaptasi jika integritas di internal mulai lemah.

'Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya,' jelas Nusron, yang menegaskan pentingnya perubahan strategi dalam menghadapi mafia.

Oleh karena itu, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konsisten dan ketat sangat diperlukan. Tanpa pemahaman dan penerapan yang baik di seluruh level, ruang bagi mafia tanah tidak akan tertutup.

Kepastian Hukum dan Transparansi Proses

Nusron menekankan pentingnya kehadiran negara dalam setiap masalah pertanahan. Ia menyatakan bahwa agar penyelesaian kasus dilakukan secara objektif dan transparan, integritas internal di ATR/BPN harus diutamakan.

Dengan mengedepankan transparansi, seluruh langkah yang diambil diharapkan dapat mendukung misi pembersihan sektor pertanahan di Indonesia. Ini juga menjadi langkah preventif agar mafia tanah tidak dapat mengeksploitasi celah.

Sistem yang kuat dan terkelola dengan baik dijadikan benteng melawan praktik ilegal di bidang pertanahan. Hal ini memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan agar misi ini tercapai.