Kamis, 13 NOVEMBER 2025 • 14:15 WIB

Prabowo Pantau Ketat Penyerapan Anggaran Daerah

Author

Fiddy Anggriawan

Presiden Prabowo Subianto memantau ketat penyerapan anggaran daerah, terutama dana transfer ke daerah (TKD). Ia menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penggunaan dana yang ditransfer ke pemerintah daerah.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum keberangkatannya ke Australia. Langkah ini diambil menjelang akhir tahun untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Pentingnya Penyerapan Anggaran yang Efektif

Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus digunakan dengan tepat sesuai waktu yang ditetapkan. Ia menyatakan bahwa dana yang dikelola oleh kepala daerah adalah uang rakyat dan harus dimanfaatkan seefektif mungkin.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga mengingatkan pentingnya penyerapan anggaran yang cepat. Melalui surat yang dikirim kepada pemerintah daerah pada 20 Oktober 2025, Purbaya meminta para kepala daerah untuk mempercepat realisasi belanja dalam APBD 2025.

Tujuan dari surat tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan selesainya program pembangunan tepat waktu. Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan dana daerah dapat ditingkatkan.

Data Penyerapan Anggaran sampai September 2025

Menurut pantauan pemerintah pusat, dana transfer ke daerah hingga bulan September 2025 sudah disalurkan sebanyak Rp 644,8 triliun, yang mencakup sekitar 74% dari total pagu anggaran. Namun, terdapat penurunan realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini dapat memengaruhi kemampuan kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan lokal. Akibatnya, simpanan dana pemerintah daerah di perbankan meningkat hingga kuartal III-2025, menunjukkan kurangnya realisasi belanja yang seharusnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah pusat berharap para kepala daerah dapat mengambil langkah untuk memperkuat pengelolaan anggaran agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Tindak Lanjut Arahan Presiden

Prabowo juga meminta laporan periodik mengenai hasil koordinasi dan pemeriksaan penggunaan dana oleh Menteri Sekretaris Negara. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan alokasi anggaran memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya sampai pada proses penyaluran, tetapi juga dalam penggunaannya di lapangan. Pemerintah berharap dengan pengawasan yang lebih ketat, penyerapan anggaran daerah akan meningkat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.