Senin, 10 NOVEMBER 2025 • 15:17 WIB

Dukungan Keluarga Gus Dur Terhadap Gelar Pahlawan Nasional Soeharto: Sebuah Sidang Pendapat

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan kehadiran keluarga Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid, dalam acara penyematan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sebagai tanda dukungan. Pernyataan ini muncul setelah acara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Fadli Zon, yang juga Ketua Dewan Gelar, menanggapi penolakan yang datang dari warga Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh-tokoh terkemuka, menekankan pentingnya pandangan keluarga Gus Dur dalam masalah ini.

Pernyataan Fadli Zon mengenai Kehadiran Keluarga Gus Dur

Fadli Zon menjelaskan bahwa kehadiran Ibu Sinta Nuriyah, istri dari Gus Dur, dan anggota keluarga lainnya di acara tersebut mencerminkan sikap positif. "Kalau saya lihat kehadiran dari Ibu Sinta Nuriyah, Ibu Sinta Nuriyah kan istri Presiden Gus Dur. Ada Ibu Yenny, ada cucu-cucunya. Itu menandakan, dan tadi juga beliau menyampaikan sangat senang dan sangat apresiatif," ungkapnya.

Kehadiran ini disebutnya sebagai dukungan yang penting dan relevan, terlepas dari penolakan yang datang dari kalangan tertentu. Fadli percaya bahwa dukungan keluarga Gus Dur sangat berarti dalam konteks pengakuan sejarah.

Tanggapan Fadli Zon tentang Isu Pelanggaran HAM

Menyinggung isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang seringkali dikaitkan dengan Soeharto, Fadli Zon menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki bukti konkret. "Ya tadi seperti Anda bilang, kan namanya dugaan (pelanggaran HAM berat). Iya, dugaan, itu kan tidak pernah terbukti juga," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa semua proses hukum terkait isu tersebut telah dilakukan, namun tidak menemukan bukti yang mengaitkan Soeharto secara langsung. Hal ini menunjukkan kompleksitas sejarah yang harus dipahami semua pihak.

Reaksi Keluarga Gus Dur terhadap Pemberian Gelar

Alissa Wahid, putri sulung Gus Dur, mengklarifikasi bahwa kehadiran mereka di acara tersebut tidak berarti dukungan terhadap pemberian gelar kepada Soeharto. "Tidak ada hubungannya. Gus Dur menerima penghargaan karena jejaknya sebagai pejuang demokrasi yang dimulai sejak masih menjadi kyai dan penggerak masyarakat sipil. Bukan sebagai Presiden," jelasnya.

Gelar pahlawan nasional bagi Soeharto ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2025, menciptakan kontroversi yang perlu dihadapi dengan dialog.