Rabu, 29 OKTOBER 2025 • 13:39 WIB

Pengumuman Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Segera Dilakukan

Author

Fiddy Anggriawan

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menginformasikan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2026 akan diumumkan selambat-lambatnya pada 30 Oktober 2025.

Pengumuman ini sebelumnya akan diputuskan paling cepat besok, dengan rincian biaya yang disusun oleh panitia kerja yang bekerja sama dengan pemerintah.

Rincian Biaya Ibadah Haji 2026

Marwan Dasopang menjelaskan, "Segera besok diputuskan, selesai Panja, kita membuat keputusan nanti ada poin, memerintahkan Kementerian Haji segera mengumumkan dan meminta jemaah untuk melunasi bagi jemaah yang sudah dipanggil."

Ia juga menekankan bahwa upaya pengumuman ini dilakukan pada masa reses DPR, dan jika memungkinkan, bisa diumumkan lebih awal pada 29 Oktober 2025.

Usulan biaya untuk ibadah haji tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 88.409.365,45, yang mencerminkan penurunan sekitar Rp 1 juta dari tahun sebelumnya. Ini dikemukakan oleh Wamen Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam pertemuan di kompleks parlemen.

Komponen Biaya Haji

Dahnil menjelaskan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mempertahankan prinsip istitha'ah serta likuiditas keuangan operasional. Biaya perjalanan yang harus dibayar oleh jemaah, yang dikenal sebagai Bipih, diusulkan sebesar Rp 54.924.000.

Item-item di dalam biaya tersebut termasuk biaya penerbangan pulang pergi sebesar Rp 33.100.000, akomodasi di Makkah Rp 14.652.000, akomodasi di Madinah Rp 3.872.000, dan biaya hidup sebesar Rp 3.300.000.

Dari total komponen biaya, jumlah yang dibebankan kepada dana nilai manfaat mencapai Rp 33.485.365,45 atau 38%. Biaya ini menutupi pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah.

Tanggung Jawab Pemerintah dan Harapan Jemaah

Marwan Dasopang menyatakan bahwa keputusan mengenai biaya haji sangat dinantikan oleh pihak Saudi, namun banyak kegiatan yang menjadi penghalang penyelesaian lebih cepat. Ia menjelaskan, "Ya pihak Saudi sebetulnya sudah lama menunggu keputusan, tapi kita berbagai hal kesibukan, kita nggak bisa menuntaskan termasuk mengenai undang-undang."

Dahnil menegaskan pengusulan biaya ini adalah langkah pemerintah untuk menjaga kesejahteraan jemaah, sehingga mereka paham rincian biaya yang harus mereka bayar. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan rinci.

Pemerintah berupaya memastikan transparansi dalam pengumuman rincian biaya haji agar jemaah dapat melunasi dengan jelas. Rapat kerja ini diharapkan menghasilkan keputusan yang memuaskan semua pihak terkait.