Kemenpora Siapkan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025

Kemenpora Siapkan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah mengeluarkan surat edaran terkait peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025, yang akan dilaksanakan pada 28 Oktober mendatang. Surat edaran ini mencakup tema, logo, dan ketentuan upacara peringatan yang menjadi acuan bagi berbagai instansi.

Baca juga: Penangkapan Direktur Lokataru: Kritikan Mengalir dari Komnas HAM dan DPR

Tema nasional untuk peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 adalah 'Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu'. Ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan dalam rangkaian kegiatan peringatan.

Surat Edaran Kemenpora

Dalam surat edaran yang dipublikasikan di laman resmi Kemenpora, tema untuk peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 disebutkan secara jelas. 'Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu' menjadi inti dari peringatan ini, yang berharap dapat membangkitkan semangat kolektif di kalangan pemuda.

Surat edaran ini juga memberikan pedoman kepada kementerian dan lembaga terkait. Diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam melaksanakan serangkaian kegiatan peringatan dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: Kunto Aji Bicarakan Tanggung Jawab Anggota DPR dan Keresahan Masyarakat

Logo Hari Sumpah Pemuda 2025

Logo resmi Hari Sumpah Pemuda 2025 dapat diunduh melalui tautan yang disediakan oleh Kemenpora. Penyampaian logo ini bertujuan untuk memperkuat pesan dan identitas dari peringatan yang sangat berarti bagi pemuda Indonesia.

Logo ini akan digunakan di berbagai materi promosi dan kegiatan, sehingga penting bagi semua pihak untuk mengakses dan menggunakannya dengan tepat.

Upacara Peringatan

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Upacara Bendera akan dilaksanakan secara serentak pada hari Selasa, 28 Oktober 2025, mulai pukul 08.00 waktu setempat. Ini menjadi momentum penting bagi instansi pemerintahan dan masyarakat untuk merayakan semangat sumpah pemuda.

Pimpinan instansi atau kepala daerah diharapkan akan bertindak sebagai pembina upacara. Mereka akan memastikan bahwa pelaksanaan upacara berlangsung dengan khidmat dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Baca juga: Pertemuan Presidenn Prabowo dengan Serikat Pekerja Bahas RUU dan Aksi Demonstrasi