Kamis, 23 OKTOBER 2025 • 11:49 WIB

Menteri Keuangan Perkenalkan Sistem AI untuk Pengawasan Transaksi Kepabeanan

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengumumkan rencana pengembangan sistem kecerdasan buatan (AI) yang bertujuan untuk mengawasi pelanggaran dan kecurangan pada transaksi kepabeanan.

Dengan target pengembangan dalam waktu tiga bulan, diharapkan sistem ini mampu meningkatkan efisiensi penerimaan negara dari sektor kepabeanan.

Rencana Pengembangan Sistem AI

Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengembangan sistem AI untuk meningkatnya pengawasan di sektor Bea Cukai. Ia menuturkan, "Dalam 3 bulan ke depan kita akan kembangkan sistem AI yang lebih siap di Bea Cukai. Kalau sampai AI bisa mulai menganalisa 3 bulan ke depan, sudah (selesai)."

Pengembangan ini bertujuan untuk berfungsi secara sinkron dengan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memaksimalkan penerimaan negara dari aspek kepabeanan dan perpajakan.

Pentingnya integrasi antara sistem ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi modern dalam meningkatkan pengawasan dan efisiensi di sektor perpajakan.

Integrasi dan Efisiensi dalam Penerimaan

Menteri Keuangan menegaskan bahwa meskipun integrasi sistem baru ini mungkin akan memakan waktu lebih dari tiga bulan, dampaknya akan terlihat dalam waktu dekat. "Tapi yang jelas dalam beberapa bulan ke depan harusnya penerimaan Bea Cukai akan lebih efisien daripada sekarang," ujar Purbaya.

Sistem yang dikembangkan akan memudahkan proses monitoring terhadap penerimaan negara, dari ujung ke ujung sehingga diharapkan pengawasan terhadap transaksi kepabeanan menjadi jauh lebih transparan.

Dengan penerapan teknologi ini, diharapkan proses penyetoran pajak dan bea cukai dapat berjalan lebih efisien dan dapat mendeteksi masalah secara real-time.

Arahan Presiden dan Harapan untuk Pengurangan Praktik Kecurangan

Purbaya menyatakan bahwa pengembangan sistem ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pengurangan praktik kecurangan dalam sektor kepabeanan. "Tidak ada kendala di Bea Cukai. Cuma saya ingin melihat seberapa canggih sih sistem punya Bea Cukai," ucapnya.

Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi praktik under invoicing yang menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Purbaya menambahkan bahwa sistem yang efisien dan canggih mampu membantu pemerintah mengatasi berbagai isu terkait pelanggaran perpajakan.

Dengan teknologi baru ini, diharapkan keterlibatan masyarakat dalam pelaporan kecurangan juga bisa meningkat, memberikan informasi yang lebih transparan kepada pemerintah.