Kamis, 16 OKTOBER 2025 • 14:24 WIB

Capaian Penting Pemerintahan Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis dan Desa Nelayan

Author

Fiddy Anggriawan

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan capaian signifikan dari pemerintahannya selama satu tahun, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Desa Nelayan.

Pernyataan ini disampaikan di acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, di depan lebih dari 400 CEO global, yang menegaskan fokus pemerintah pada ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi dan Program Makan Bergizi Gratis

Dalam kesempatan ini, Prabowo menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai lima persen pada tahun 2025, di saat negara lain diperkirakan tumbuh lebih rendah.

Ia menjelaskan bahwa sektor mineral seperti nikel dan bauksit menjadi faktor pendorong pertumbuhan tersebut, serta menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.

Prabowo juga menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 35,4 juta penerima manfaat, jauh lebih banyak dibandingkan populasi Singapura, menunjukkan dampak positif yang signifikan.

Program ini juga telah menciptakan 1,5 juta lapangan kerja lewat pembukaan 11.900 dapur yang menggunakan sumber daya lokal.

Dampak Positif Program Desa Nelayan

Program Desa Nelayan menunjukkan hasil nyata, di mana penghasilan para nelayan meningkat hingga 100 persen dari sebelumnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa pembangunan fasilitas seperti dermaga dan unit produksi es menjadi kunci keberhasilan program ini, bertujuan untuk meningkatkan daya saing hasil tangkapan laut.

Meskipun program ini masih dalam tahap percontohan, ada 65 desa yang telah menerapkan model desa tersebut, dengan target pembangunan total 1.000 Desa Nelayan hingga akhir 2026.

Diperkirakan sekitar 2 juta nelayan akan mendapatkan manfaat dari program ini, yang juga dilengkapi dengan fasilitas sosial seperti klinik dan pendidikan.

Tindakan Pengawasan dan Pemberantasan Praktik Ilegal

Prabowo menekankan komitmennya untuk menghentikan praktik tambang ilegal, yang telah menyebabkan kerugian signifikan bagi negara dengan hilangnya sekitar 80 persen produksi timah.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan operasi untuk menutup 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung dan memastikan adanya pengawasan ketat terhadap aktivitas tersebut.