Menteri Keuangan: Utang Proyek Kereta Cepat Harus Dikelola BPI Danantara

Menteri Keuangan: Utang Proyek Kereta Cepat Harus Dikelola BPI Danantara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang dari proyek Kereta Cepat Whoosh seharusnya ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Baca juga: Timnas Indonesia U-23 Tahan Imbang 0-0 Melawan Laos di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Purbaya mengingatkan bahwa menanggapi utang lewat APBN akan menyebabkan ketidakharmonisan antara keuntungan dan beban utang yang harus dipikul kementerian.

Penjelasan Utang Kereta Cepat

Purbaya menyatakan bahwa Danantara telah mengambil 80% dari dividen yang dihasilkan. Maka dari itu, utang yang berhubungan dengan proyek Whoosh seharusnya dikelola melalui pendanaan dari dividen tersebut.

"Harusnya mereka tarik (pembayaran) dari situ (dividen) aja. Malah bisa bagus kalau bisa tarik dari situ," ungkap Purbaya saat melakukan pengecekan di Pelabuhan Peti Kemas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menggunakan APBN untuk menangani utang proyek ini bisa menjadi masalah besar. "Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita," tambahnya.

Baca juga: Djokovic Melaju ke Semifinal US Open 2025, Tantang Alcaraz

Keuangan Danantara yang Mandiri

Menteri Keuangan menegaskan bahwa Danantara seharusnya memiliki kemampuan finansial untuk mengelola utangnya sendiri. Menurutnya, dividen yang diterima Danantara cukup signifikan untuk mendukung manajemen utang proyek kereta cepat tersebut.

Purbaya mencatat bahwa Danantara dapat menghasilkan dividen rata-rata mencapai Rp 80 triliun per tahun. "Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri," ujarnya.

Ia juga menekankan agar Danantara lebih proaktif dalam mengelola utangnya agar tidak membebani anggaran publik.

Keberadaan Utang dan APBN

Purbaya reiterates his refusal to utilize the state budget (APBN) in addressing the debt of the Jakarta-Bandung High-Speed Rail project. "Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi," tegasnya.

Pernyataan ini mendorong pengelolaan utang ke arah yang lebih berkelanjutan, tanpa beban bagi masyarakat. Penyelesaian yang tepat akan mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: Kunto Aji Menyuarakan Tanggung Jawab Anggota DPR dan Harapan Masyarakat