HYPEVOX – Kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan kini tengah menjadi sorotan, terutama setelah muncul dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Irvian Bobby Mahendro Putro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil, diduga terlibat dalam perkara ini dan menerima uang sebesar Rp 69 miliar.
Julukan ‘sultan’ diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menggambarkan akses dan kekuatan finansial Irvian yang mencolok. Meski melaporkan total kekayaan mencapai Rp 3,9 miliar, dugaan keterlibatannya dalam korupsi justru membingkai kembali pandangan publik tentang asal-usul kekayaannya.
Irvian Bobby Mahendro Putro merupakan sosok yang dikenal dalam lingkungan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam kasus dugaan korupsi ini, ia terlibat dalam penerimaan dana ilegal yang diperkirakan mencapai Rp 69 miliar, bersama sebelas tersangka lainnya.
Jabatannya sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil untuk periode 2022-2025 memberikan Irvian akses dalam proses pengeluaran dana yang berkaitan dengan sertifikasi K3, yang kini tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menambah kompleksitas dalam kasus yang tengah diusut oleh pihak berwajib.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan bahwa Irvian terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 2 Maret 2022. Total kekayaan yang dilaporkan oleh Irvian mencapai Rp 3.905.374.068, terdiri dari tanah, bangunan, dan kendaraan.
Salah satu aset yang menonjol adalah tanah dan bangunan seluas 145 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai sekitar Rp 1,28 miliar. Selain itu, Irvian juga melaporkan memiliki satu unit mobil Mitsubishi Pajero senilai Rp 335 juta.
Dalam laporan tersebut juga terdapat rincian harta bergerak senilai Rp 75.253.273 dan kas mencapai Rp 2.216.873.795. Menariknya, Irvian tidak memiliki utang, menunjukkan bahwa semua kekayaannya diperoleh tanpa adanya beban finansial.
Namun, meskipun Irvian memiliki kekayaan yang cukup signifikan, dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi membuat publik mempertanyakan asal-usul kekayaannya serta transparansi dalam pengeluaran dana pemerintah terkait K3.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: