HYPEVOX – Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali menjadi sorotan setelah menyatakan bahwa tidak ada pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari aktivis hak asasi manusia di Indonesia.
Dalam wawancara dengan IDN Times, Fadli Zon melontarkan skeptisisme terhadap sejarah, yang langsung mendapat tanggapan serius dari berbagai kalangan, termasuk dari Amnesty Internasional Indonesia.
Pernyataan Fadli Zon tentang Pemerkosaan Mei 1998
Fadli Zon menjadi sorotan publik setelah mengklaim dalam sebuah wawancara dengan IDN Times bahwa ‘Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan.’
Skeptisisme ini terlihat ketika ia menyatakan, ‘Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu.’
Respon Aktivis dan LSM terhadap Pernyataan Fadli Zon
Aktivis hak asasi manusia tak tinggal diam atas pernyataan tersebut. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, menyatakan bahwa ‘Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor, pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal.’
Ia juga menegaskan bahwa pengakuan banyak pejabat negara mengenai kebohongan bersejarah tersebut menunjukkan bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan sudah kehilangan kredibilitas, dengan menyebut, ‘Jadi otoritas yang mengetahui kebenaran peristiwa itu, dengan demikian, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon kehilangan kredibilitasnya.’
Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Penegasan Pelanggaran HAM
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencatat bahwa terdapat 52 korban pemerkosaan yang teridentifikasi selama kerusuhan Mei 1998, dengan kekerasan seksual yang meluas di Jakarta, Medan, dan Surabaya.
Hamid menegaskan, ‘Jadi kesimpulannya pemerkosaan massal itu ada, dan seluruhnya merupakan pelanggaran HAM.’ Ia menambahkan, ‘Satu saja perempuan diperkosa, itu adalah sebuah tragedi, itu adalah sebuah pelanggaran HAM,’ dan menilai pernyataan menteri lebih terlihat sebagai bentuk penyangkalan.
