HYPEVOX – Pemerintah Indonesia baru saja mengambil langkah berani dengan memangkas bonus dan tantiem bagi komisaris serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diperkirakan mampu menghemat anggaran sekitar Rp 8 triliun setiap tahun.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan hal ini dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kebijakan Pemangkasan Bonus
Langkah ini diambil untuk meningkatkan pengelolaan keuangan BUMN agar lebih efisien. “Saya hanya melaporkan penghematan yang kita lakukan dari surat yang kami terbitkan,” ungkap Rosan.
Pemangkasan ini mencakup bonus serta tantiem yang diterima oleh komisaris dan direksi berdasarkan kinerja perusahaan. Diharapkan langkah ini dapat mendorong penggunaan anggaran negara secara lebih efektif.
Deregulasi dan Perubahan Proses Perizinan
Rosan juga membahas mengenai perkembangan terkait deregulasi perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. “Alhamdulillah, PP-nya (Peraturan Pemerintah) baru saja keluar,” ujar Rosan.
Dengan peraturan baru ini, proses perizinan akan lebih cepat, karena jika tidak ada tanggapan dalam jangka waktu tertentu, perizinan akan otomatis dikeluarkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian waktu dan mendorong efisiensi birokrasi.
Komitmen Integrasi Sistem Perizinan
Lebih lanjut, Rosan menekankan bahwa Prabowo mengharapkan kementerian dan lembaga lain agar segera menyesuaikan diri dalam sistem perizinan yang terintegrasi. “Jadi itu juga memberikan kepastian waktu,” imbuhnya.
Langkah pemangkasan bonus ini diharapkan akan memudahkan transformasi BUMN dan meningkatkan efisiensi birokrasi, sekaligus merupakan bagian dari upaya kebijakan yang lebih luas untuk memperkuat kinerja BUMN di Indonesia.
