HYPEVOX – Partai NasDem mengajukan usulan menarik agar Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur jika statusnya sebagai Ibu Kota Negara masih tidak jelas. Usulan ini muncul di tengah ketidakpastian terkait pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota dari Jakarta.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya langkah ini untuk menghindari mangkraknya infrastruktur dan memastikan penggunaan anggaran secara efektif dalam situasi politik saat ini.
Usulan Dari Partai NasDem
Saan Mustopa menyatakan, ‘Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang.’ Dengan status IKN sebagai ibu kota provinsi, diharapkan masalah penganggaran dan persiapan bisa teratasi.
Ia juga menambahkan, ‘Pemerintah pun perlu segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.’ Hal ini bertujuan agar semua pihak memiliki kejelasan tentang status dan fungsi IKN ke depannya.
Kendala Dalam Penyelenggaraan IKN
Saan menekankan adanya beberapa kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di IKN. Ini termasuk belum adanya Keputusan Presiden yang jelas mengenai perubahan status IKN dari DKI Jakarta.
‘Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Ibu Kota Nusantara hingga saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah,’ ungkap Saan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan penapisan ulang dan penyesuaian strategi pembangunan IKN sehingga belum ada kepastian terkait pemindahan kementerian dan ASN ke IKN.
Pandangan Anggota DPR RI
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, berpendapat bahwa jika IKN diubah menjadi ibu kota Kaltim, asetnya harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia juga menyatakan, ‘Karena itu pikiran Partai NasDem ini menurut saya adalah pikiran paling moderat, untuk kita menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik.’
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengungkapkan bahwa penundaan pembangunan IKN harus diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi ke depan. Ia menjelaskan, ‘Pembangunan IKN sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP).’
