KPK Tetapkan 11 Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3 di Kemnaker

Share
  • 26 Agustus 2025

HYPEVOX – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengumumkan penetapan 11 tersangka dalam kasus pemerasan yang melibatkan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Salah satu tersangka yang diketahu bernama Miki Mahfud merupakan suami dari seorang pegawai KPK.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan pemeriksaan meski terdapat keterkaitan keluarga dengan pegawai KPK. Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk membawa kasus ini ke proses hukum yang lebih lanjut.

Detail Kasus Pemerasan di Kemnaker

Kasus pemerasan ini terkuak melalui penyidikan intensif yang dilakukan KPK terkait isu korupsi di sektor ketenagakerjaan. Penangkapan sebelas orang ini mengindikasikan adanya praktik ilegal dalam pengelolaan sertifikat K3 di Kemnaker.

Budi Prasetyo menyatakan bahwa investigasi telah menunjukkan cukup bukti untuk menetapkan tersangka, termasuk Miki Mahfud. KPK juga menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan pegawai lainnya dari KPK yang menyalahi aturan terkait kasus ini.

Pihak KPK berusaha untuk menjaga integritas institusi, meskipun ada isu keterkaitan dengan pegawai KPK lainnya. Proses pemeriksaan akan terus berlanjut untuk memastikan kejelasan dan transparansi dalam kasus ini.

Tindakan KPK Terhadap Para Tersangka

Sebelas tersangka dalam kasus ini mencakup pejabat tinggi di Kemnaker serta pegawai yang terlibat dalam pengawasan keselamatan kerja. Nama-nama tersebut termasuk Irvian Bobby Mahendro dan Gerry Aditya Herwanto Putra, serta Immanuel Ebenezer Gerungan, yang adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

KPK menunjukkan komitmennya dalam menegakkan prinsip zero tolerance terhadap korupsi. Budi Prasetyo menekankan bahwa mereka tidak akan membiarkan siapa pun menghindar dari hukum meskipun memiliki hubungan personal dengan pegawai KPK.

Investigasi menyeluruh atas kasus ini diharapkan dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi publik dan menjamin bahwa tindakan-tindakan yang melawan hukum tidak dibiarkan begitu saja.

Respons dan Perkembangan Terbaru

Kasus ini menjadi sorotan publik yang menginginkan transparansi penuh dari lembaga penegak hukum. Dalam konferensi pers, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa KPK berkomitmen untuk melanjutkan investigasi mendalam guna menindak semua pihak yang terlibat.

KPK memberi pernyataan bahwa posisi atau hubungan personal para tersangka tidak akan mempengaruhi tindakan hukum yang akan diambil. Dengan tegas, Budi menegaskan, ‘Kami akan tetap menerapkan zero tolerance terhadap siapa pun yang melakukan tindakan melawan hukum.’

Saat ini, masyarakat memantau perkembangan kasus ini dengan harapan agar segala proses hukum dilaksanakan secara adil dan transparan, terutama menjelang proses pengadilan yang semakin dekat.