HYPEVOX – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatera Utara, mengamankan enam orang terkait kasus korupsi. Penangkapan ini melibatkan pegawai negeri sipil dan pihak swasta, berhubungan dengan proyek pembangunan jalan yang dikelola Kementerian PUPR.
Operasi ini dilaksanakan pada Kamis, 26 Juni 2025, mengindikasikan adanya keterkaitan antara sektor publik dan swasta dalam praktik korupsi. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penangkapan ini adalah bagian dari upaya KPK untuk meningkatkan sinergi dalam penanganan kasus korupsi.
Detail Operasi Tangkap Tangan
OTT KPK yang dilakukan pada 26 Juni 2025 ini mengarah pada dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan yang di bawah pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penangkapan ini mencerminkan keseriusan KPK dalam menindak pelaku korupsi di berbagai kategori proyek.
Budi Prasetyo menambahkan bahwa yang terlibat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pihak swasta, sebuah kombinasi yang menunjukkan praktik korupsi sering melibatkan lebih dari satu pihak. ‘Ini adalah bukti nyata bahwa isu korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor,’ tegasnya.
Pengumpulan Informasi dan Keterangan Lebih Lanjut
KPK juga menyampaikan bahwa mereka memiliki kluster penerimaan yang terkait dengan proyek-proyek di PUPR Provinsi Sumut. Informasi yang dikumpulkan menunjukkan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran di sektor yang seharusnya menjadi ajang pembangunan.
Budi Prasetyo menyatakan, ‘Kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konstruksi perkaranya kepada masyarakat.’ Sebuah konferensi pers dijadwalkan pada hari yang sama untuk menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai kasus ini.
Akibat dan Tindakan Selanjutnya
Sampai saat ini, KPK belum merilis identitas enam orang yang ditangkap dalam OTT tersebut. Meski demikian, penangkapan ini melambangkan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di tingkat daerah, yang sering kali merugikan masyarakat.
Kasus ini tidak lepas dari perhatian publik, khususnya mengingat langkah proaktif KPK untuk menindak tegas pelaku korupsi. Ini adalah bagian dari usaha besar yang dilakukan untuk memastikan proyek-proyek pembangunan dalam masyarakat berjalan dengan transparan dan akuntabel.
