HYPEVOX – Aksi demonstrasi yang berlangsung di Kabupaten Pati pada Rabu (13/8/2025) berubah menjadi kerusuhan yang merenggut nyawa tiga orang, termasuk seorang jurnalis. Kerusuhan ini dipicu oleh protes terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang memberatkan warga.
Bentrokan antara massa dan aparat keamanan meninggalkan dampak yang mendalam, di mana peristiwa ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah lokal. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberi keterangan resmi mengenai kronologi kejadian dan korban yang terlibat.
Korban Jiwa dalam Kerusuhan
Anggota DPRD Pati, Teguh Bandang, mengonfirmasi bahwa dua remaja berinisial Zahra dan Syalwa meninggal dunia akibat bentrokan ini. “Informasi ini juga tersampaikan secara langsung melalui siaran live masyarakat. Kabar yang saya terima, mereka meninggal di RS Mitra,” ujarnya di sela rapat paripurna.
Selain kedua remaja tersebut, Lilik Yuliantoro, seorang wartawan dari media lokal Tuturpedia.com, juga dilaporkan meninggal saat menjalankan tugas peliputan. Korban diketahui membawa kartu identitas pers dan sempat mendapatkan pertolongan setelah terkena dampak gas air mata.
Kondisi Terkini dan Respon Pihak Berwenang
Hingga saat ini, pihak kepolisian dan rumah sakit belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi dan penyebab kematian para korban. Situasi semakin memanas, dengan Kapolsek Kota Pati, Iptu Heru Purnomo, mengalami luka di bagian kepala akibat dugaan pemukulan oleh massa.
Belasan anggota polisi lainnya turut mengalami luka dan tengah mendapatkan perawatan medis di RSUD RAA Soewondo Pati. kondisi ini mencerminkan betapa seriusnya situasi di lapangan saat aksi protes berlangsung.
Latar Belakang Aksi Demonstrasi
Sumber di lapangan mengungkapkan bahwa kericuhan dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Kebijakan ini dinilai memberatkan warga dan memicu gelombang protes besar-besaran.
Banyak warga yang merasa bahwa kenaikan pajak tersebut bukan hanya tidak adil tetapi juga menambah beban ekonomi di tengah situasi yang sulit. Protes ini mencerminkan suara ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah lokal.
