HYPEVOX – Isu mengenai dugaan kandungan minyak babi dalam ompreng program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah menjadi sorotan. Laporan investigasi Indonesia Business Post mengungkap adanya produksi nampan makanan di Chaoshan, China yang berpotensi melibatkan bahan tidak halal.
Menanggapi isu tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menteri Agama mengambil langkah tegas untuk melakukan pemeriksaan serta perbaikan jika diperlukan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas dan kehalalan program MBG.
Latar Belakang Isu
Dugaan penggunaan minyak babi dalam ompreng program MBG mencuat berdasarkan laporan investigasi oleh Indonesia Business Post. Investigasi menunjukkan bahwa beberapa pabrik di Chaoshan, Guangdong, China terlibat dalam produksi nampan makanan untuk pasar internasional.
Menariknya, pabrik-pabrik tersebut memproduksi nampan berlabel ‘Made in Indonesia’ dan dilengkapi sertifikat SNI, meskipun sebenarnya diproduksi di China. Lebih lanjut, ditemukan indikasi bahwa minyak lemak babi digunakan sebagai pelumas dalam proses produksinya.
Tanggapan BGN
Menanggapi temuan ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan pemeriksaan ulang terhadap dugaan tersebut. “Sedang check and recheck (diperiksa kembali),” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat diwawancarai.
Dadan juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya belum pernah melakukan pengadaan ompreng untuk program MBG. Hal ini menunjukkan keseriusan BGN dalam menangani isu yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap program pangan yang dirancang untuk memberikan makanan bergizi.
Reaksi Menteri Agama
Menteri Agama Nasaruddin Umar ikut menanggapi isu tersebut dengan menekankan pentingnya kehalalan bahan yang digunakan dalam produk pemerintah. Ia menyatakan siap untuk melakukan perbaikan jika ada ketidaksesuaian.
“Kalau ada temuan, segera akan perbaiki,” ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga standar halal dalam setiap aspek program pangan.
Pernyataan dari pejabat pemerintah ini menunjukkan adanya langkah proaktif dalam menangani isu yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
