HYPEVOX – Ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) akan menggelar unjuk rasa besar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/8). Meskipun rencana awal ingin menggelar aksi di Istana Negara, hal itu dibatalkan karena keterbatasan waktu.
Presiden Partai Buruh Sa’id Iqbal mengonfirmasi bahwa fokus aksi kali ini akan terpusat di kawasan DPR, yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi ini akan menyuarakan berbagai tuntutan utama yang menjadi perhatian para pekerja di Indonesia.
Pembatalan Aksi di Istana
Awalnya, buruh berencana menggelar aksi di depan Istana Negara, namun Sa’id Iqbal menyatakan bahwa mereka hanya akan mengadakan aksi di DPR. “Dari awal kita hanya aksi di DPR, dan Istana kalau ada waktu. DPR saja karena keterbatasan waktu buruh harus masuk shift dua,” jelasnya.
Ketua Departemen Media dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar Cahyono, turut menambahkan bahwa untuk efisiensi waktu, lebih baik jika aksi dilakukan di satu lokasi. “Maka kemarin kita lebih efektif kalau disuarakan di satu titik,” ujarnya.
Tuntutan Buruh dalam Aksi
Sa’id Iqbal menyampaikan bahwa mereka akan menyerukan enam tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah penghapusan outsourcing dan menolak upah murah (HOSTUM), serta meminta kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.
Mereka juga meminta untuk menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membentuk Satgas PHK. Tuntutan ketiga adalah reformasi pajak perburuhan, termasuk kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, dan diskriminasi pajak terhadap perempuan yang menikah.
Pentingnya RUU dan Reformasi
Tuntutan lainnya meliputi pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan upaya memberantas korupsi. Selain itu, mereka juga meminta revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.
Aksi ini diharapkan dapat menyuarakan semua aspirasi buruh agar didengar oleh pemerintah dan para pengambil kebijakan di DPR. Masyarakat berharap tuntutan ini dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi kesejahteraan pekerja.
