HYPEVOX – Menteri BUMN, Erick Thohir, menanggapi wacana penempatan kantor kementerian dan BUMN di IKN Nusantara. Dalam sebuah pernyataan, Erick menyebutkan bahwa pihaknya akan mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal ini.
Sementara itu, belum ada keputusan definitif mengenai pemindahan tersebut, dan Erick belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait dukungannya terhadap ide tersebut.
Usulan Penempatan BUMN di IKN
Wacana mengenai penempatan kantor kementerian di IKN digulirkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima. Dia menggarisbawahi pentingnya untuk memadati IKN agar tidak kosong, sembari mengusulkan agar seluruh BUMN bisa berkantor di OIKN.
Aria Bima menegaskan, “Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas,” saat diwawancarai di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Pernyataan Aria hadir di tengah diskusi terkait perkembangan infrastruktur di IKN dan kebutuhan untuk memaksimalkan ruang yang ada di ibu kota negara baru tersebut.
Dukungan dari Anggota DPR
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, juga menyatakan dukungannya mengenai penempatan kantor kementerian di IKN. Dia mengatakan, “Ya mungkin saja, bisa saja. Bisa saja tentu ini menjadi domain dan menjadi kewenangannya pemerintah.”
Khaeron memberikan contoh, kementerian seperti Kementerian Kehutanan dapat dipindahkan ke IKN untuk memulai aktivitas baru di sana, demi mendukung pengembangan daerah yang belum lama ini disiapkan.
Pandangan ini mencerminkan dukungan dari berbagai pihak di legislatif untuk memastikan bahwa IKN tidak hanya menjadi simbol belaka, tetapi juga dapat berfungsi secara optimal di perannya sebagai ibu kota negara baru.
Respons Erick Thohir
Hingga saat ini, Erick Thohir belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kesiapan BUMN untuk pindah ke IKN. Saat ditanyai oleh wartawan mengenai hal ini, Erick menjawab singkat, “Nanti BUMN statement sendiri.”
Topik penempatan kantor di IKN Nusantara menjadi perbincangan hangat di kalangan media dan publik. Berbagai pendapat pun muncul tentang bagaimana IKN dapat berfungsi dengan baik sekaligus memenuhi identitasnya sebagai ibu kota negara yang baru.
