BEM SI Batalkan Aksi Unjuk Rasa di Jakarta, Siapkan Rencana Lanjutan

Share
  • 1 September 2025

HYPEVOX – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membatalkan aksi unjuk rasa yang direncanakan di Jakarta pada hari ini, Senin (1/9/2025). Koordinator Pusat BEM SI, Muhammad Ikram, beralasan keputusan ini diambil setelah mengevaluasi situasi yang dianggap kurang kondusif.

Keputusan Membatalkan Aksi

Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, mengungkapkan bahwa keputusan membatalkan aksi unjuk rasa didasari oleh kondisi yang sangat buruk. “Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” ujarnya.

Meskipun aksi hari ini dibatalkan, Ikram menegaskan bahwa mereka akan mempertimbangkan situasi dalam sepekan mendatang untuk rencana aksi lanjutan. Itu menunjukkan komitmen BEM SI untuk tetap menyampaikan aspirasi mahasiswa di waktu mendatang.

Rencana Aksi Lanjutan

BEM SI tidak sepenuhnya mundur dari rencananya untuk berdemonstrasi. Aliansi BEM SI berencana untuk tetap menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (2/9/2025) mendatang.

Koordinator Aliansi, Muzammil Ihsan, mengatakan, “Kita enggak hari ini, tapi Selasa,” menunjukkan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi meskipun aksi hari ini tidak terlaksana.

Tuntutan Dalam Aksi Sebelumnya

Aksi besok menjadi lanjutan dari demonstrasi yang diadakan pada 28 Juli 2025 bertema “Indonesia (C)emas Jilid II 2025”. Pada aksi tersebut, Wamen Sekretaris Negara Juri Ardiantoro hadir untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa dan menegaskan komitmen pemerintah.

Juri mengklarifikasi bahwa, “Tidak benar Presiden mengabaikan aspirasi mahasiswa. Semua akan ditampung, dikaji, dan diambil tindakan jika memang sesuai dengan kepentingan bersama,” sambil menandatangani dokumen tuntutan.

Dalam aksi 28 Juli lalu, mahasiswa mengajukan 11 poin tuntutan. Beberapa di antaranya adalah penolakan terhadap pengaburan sejarah dan desakan untuk transparansi dalam informasi perjanjian bilateral, serta pengauditan izin pertambangan. Mereka juga meminta penghentian pembangunan baru di Aceh dan pengadilan militer di kampus.