HYPEVOX – Pada 25 Agustus 2025, kerumunan massa berdemo di depan Gedung DPR, yang berujung pada kerusakan termasuk pembakaran sepeda motor dan perusakan separator jalur bus Transjakarta. Meski demikian, pihak kepolisian melaporkan bahwa secara keseluruhan aksi tersebut dapat berjalan dengan aman.
Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, menjelaskan adanya tindakan anarkis oleh segelintir individu yang merusak ketertiban masyarakat dalam demonstrasi tersebut.
Tindakan Anarkis di Tengah Aksi
Di siang hari saat demonstrasi berlangsung, terjadi beberapa insiden mencolok termasuk pembakaran sepeda motor dan perusakan separator jalur bus Transjakarta. Kombes Ade menyebutkan, ‘Di lapangan ada kendaraan roda dua yang dibakar, kemudian pagar kawat di depan DPR dirusak. Kemudian ada separator busway dirobohkan.’
Menanggapi situasi tersebut, pihak kepolisian berusaha mengendalikan kerumunan dengan menggunakan gas air mata. Gas air mata ditembakkan sekitar pukul 13.10 WIB ketika massa mulai memadati area depan gedung DPR.
Kepolisian Siapkan Pengamanan Ketat
Untuk menjaga keamanan selama demonstrasi, kepolisian dan TNI mengerahkan 1.250 personel gabungan. Kombes Susatyo Purnomo Condro dari Polres Metropolitan Jakarta Pusat menegaskan, seluruh personel yang berjaga tidak membawa senjata api.
Dalam pernyataannya, Susatyo menyatakan, ‘Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik.’
Misi dan Aspirasi Demonstran
Aksi demonstrasi tanggal 25 Agustus ini dipromosikan melalui aplikasi pesan dan media sosial oleh kelompok yang mengatasnamakan ‘Revolusi Rakyat Indonesia.’ Mereka menyerukan partisipasi masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi terkait berbagai isu signifikan.
Para demonstran menuntut investigasi kasus dugaan korupsi yang melibatkan keluarga mantan presiden Joko Widodo serta menyerukan untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Tuntutan ini menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk menegaskan fungsi DPR dalam mengontrol pemerintah.
